Tuntutan SDF dan Kendali Hasakah Suriah

Perjanjian damai pemerintah Suriah di wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF memasuki babak negosiasi yang cukup kompleks. Bocoran tuntutan SDF baru-baru ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mendasar antara pasukan lokal dan pemerintah pusat. Perbedaan ini menyangkut status keamanan, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme gaji bagi personel yang terintegrasi.

Menurut dokumen yang beredar, SDF meminta agar Asayish tetap mengelola keamanan di Hasakah dan Qamishli. Hal ini termasuk kontrol atas operasional harian dan pengawasan wilayah, sementara personel resmi pemerintah hanya mendapat kewenangan administratif terbatas. Tuntutan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh integrasi pasukan lokal dengan pemerintah pusat bisa berjalan.

Dalam hal militer, SDF bersedia menarik pasukan ke kota-kota tertentu dan membentuk empat brigade di bawah administrasi Kementerian Pertahanan Suriah. Pasukan ini dijanjikan akan menerima gaji dari pemerintah, namun aspek keamanan tetap berada di bawah kendali Asayish. Model ini menunjukkan adanya integrasi formal tanpa menghilangkan kontrol de facto SDF di wilayah strategis.

Poin lain yang diangkat SDF adalah pengelolaan bandara Qamishli. Mereka meminta agar bandara tetap dioperasikan di bawah Asayish, sementara pegawai sipil berasal dari otoritas navigasi pemerintah. Langkah ini menimbulkan risiko konflik kepentingan karena pemerintah Suriah biasanya ingin kontrol penuh atas infrastruktur strategis.

Sumber daya minyak juga menjadi titik perdebatan. Bocoran tuntutan menyebutkan bahwa ladang minyak Rumeilan akan tetap di bawah pengawasan keamanan Asayish, meski administrasi dijalankan oleh kementerian terkait. SDF juga meminta sebagian hasil produksi dialokasikan untuk pembangunan lokal di Hasakah. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum karena perjanjian damai terakhir tidak membahas pembagian hasil minyak.

Perjanjian damai terakhir antara pemerintah Suriah dan SDF memang menyinggung integrasi pasukan dan simbol nasional, termasuk penarikan milisi dan pengibaran bendera Suriah. Namun, perjanjian itu tidak menyebut pengelolaan sumber daya minyak atau kontrol Asayish. Negosiasi sebelumnya terkait ladang minyak sudah berakhir dan dianggap kadaluwarsa.

Artinya, tuntutan SDF saat ini melampaui ketentuan resmi yang ada dalam perjanjian damai. Pemerintah Suriah menghadapi dilema antara menerima tuntutan ekonomi lokal dan menjaga kedaulatan nasional atas sumber daya strategis. Integrasi administratif bisa berhasil, namun kontrol ekonomi tetap menjadi titik konflik utama.

Simbol kedaulatan nasional seperti pengibaran bendera Suriah di seluruh provinsi tetap disetujui SDF. Hal ini menjadi satu-satunya aspek dari tuntutan bocoran yang sepenuhnya selaras dengan perjanjian damai. Simbol ini penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan penuh di wilayah yang sebelumnya dikuasai milisi semi-otonom.

Tuntutan SDF terkait pertukaran tahanan juga sejalan dengan praktik umum negosiasi damai. Pemerintah Suriah biasanya bersedia melakukan pertukaran tahanan secara menyeluruh, tetapi detail teknisnya harus dinegosiasikan lebih lanjut. Pertukaran ini dianggap bagian dari strategi membangun kepercayaan antara kedua pihak.

Aspek gaji menjadi isu yang paling sensitif. Pasukan yang diintegrasikan dijanjikan menerima gaji dari pemerintah, namun tuntutan SDF agar tetap menerima bagian hasil minyak dianggap kontroversial. Pemerintah Suriah menilai gaji resmi sudah mencukupi, sementara klaim tambahan bisa dianggap melanggar prinsip integrasi penuh.

Dalam praktiknya, gaji resmi dari pemerintah seharusnya mencakup semua biaya operasional unit yang diintegrasikan. Dengan demikian, menuntut bagian tambahan dari minyak berarti SDF ingin mengamankan keuntungan ekonomi di luar mekanisme resmi, sebuah hal yang tidak tercantum dalam perjanjian damai terakhir.

Hal ini menciptakan dilema politik. Pemerintah Suriah bisa menolak klaim tambahan SDF karena tidak memiliki dasar hukum, namun menolak sepenuhnya juga berisiko memicu ketegangan lokal. Situasi ini menegaskan kompleksitas integrasi pasukan non-negara di wilayah konflik.

Selain itu, Asayish tetap memegang kendali keamanan lokal, meski pasukan mereka menerima gaji dari pemerintah. Hal ini memperlihatkan model integrasi yang bersifat parsial, di mana kontrol administratif dan ekonomi tidak sepenuhnya berpindah ke pemerintah pusat.

Poin pengelolaan bandara dan ladang minyak menunjukkan bahwa tuntutan SDF lebih menekankan kontrol de facto atas aset strategis. Aspek ini belum ada dalam perjanjian damai, sehingga memerlukan negosiasi tambahan untuk disahkan secara resmi.

Secara keseluruhan, tuntutan bocoran SDF memperlihatkan bahwa aspek simbolik seperti bendera dan pertukaran tahanan bisa disepakati, sementara kontrol ekonomi dan keamanan tetap menjadi sumber ketegangan.

Jika diterima, model ini bisa menjadi preseden bagi wilayah lain di Suriah, di mana pasukan lokal menuntut bagian ekonomi tambahan sekaligus menerima gaji dari pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integrasi nasional dan kedaulatan atas sumber daya strategis.

Negosiasi lanjutan kemungkinan akan memfokuskan pada pengelolaan minyak dan bandara, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah dan SDF. Aspek gaji tetap menjadi titik sensitif karena pemerintah ingin memastikan tidak terjadi “double claim”.

Bagi masyarakat lokal, keberadaan Asayish dan bagian minyak untuk pembangunan Hasakah mungkin dilihat sebagai perlindungan hak dan keamanan lokal. Namun bagi pemerintah pusat, hal ini harus diimbangi dengan prinsip kedaulatan dan integrasi penuh.

Negosiasi juga perlu memperhatikan aspek hukum internasional dan nasional. Suriah tidak dapat secara resmi menyerahkan sumber daya strategis ke milisi tanpa landasan hukum, meskipun kontrol lokal tetap terjadi secara de facto.

Situasi ini menekankan kompleksitas pasca-konflik di Suriah, di mana integrasi militer, kontrol ekonomi, dan simbol nasional harus diseimbangkan. Tuntutan SDF menjadi cerminan keinginan mempertahankan otonomi lokal sambil menerima manfaat administratif dari pemerintah.

Kesimpulannya, tuntutan bocoran SDF memenuhi sebagian prinsip damai, seperti integrasi pasukan formal dan simbol nasional, namun melampaui perjanjian resmi dalam hal kontrol minyak dan kendali Asayish. Negosiasi tambahan menjadi kunci agar kedua pihak bisa mencapai kesepakatan yang sah secara hukum dan praktis.

Baca selanjutnya