STC Arabia Selatan Umumkan Kemerdekaan Secara Bertahap, Keluar dari PLC Yaman?
Majelis Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) mengejutkan publik Yaman dengan mengumumkan dimulainya masa transisi politik selama dua tahun, sebagai langkah awal menuju kemerdekaan wilayah selatan. Dalam pidato resminya, pemimpin STC menegaskan bahwa periode ini menjadi jembatan legal untuk memulihkan kedaulatan negara Yaman Selatan, yang telah lama diperjuangkan rakyatnya, sekaligus menandai titik balik dalam peta konflik Yaman.
Keputusan ini didasarkan pada klaim mandat rakyat yang dikantongi STC untuk mengelola wilayah selatan secara mandiri. Menurut mereka, kerja sama politik dengan Dewan Kepemimpinan Presidensial (PLC) menghadapi risiko besar yang mengancam stabilitas, sehingga pemisahan bertahap dianggap solusi paling rasional untuk menghindari konflik berkepanjangan. Salah satu langkah kunci adalah rencana penyelenggaraan referendum rakyat di akhir masa transisi, sebagai mekanisme penentuan nasib sendiri yang transparan dan sesuai hukum internasional, dengan undangan bagi komunitas global untuk mengawasi proses tersebut.
Secara ekonomi, STC mengambil kebijakan berani dengan memindahkan kendali keuangan sepenuhnya ke Bank Sentral di Aden. Lembaga ini kini menjadi otoritas pusat independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan sumber daya wilayah selatan. Seluruh institusi negara, termasuk badan usaha milik negara dan otoritas lokal, diperintahkan beroperasi di bawah tatanan transisi yang baru, fokus pada normalisasi layanan publik dan kepastian pembayaran gaji pegawai negeri.
Meski memulai jalur pemisahan, STC menyatakan tetap menjaga kerja sama militer dan keamanan dengan pihak utara, termasuk menghadapi ancaman kelompok Houthi. Deklarasi Konstitusional juga diumumkan sebagai landasan hukum bagi berdirinya negara Yaman Selatan di masa depan, dengan jadwal implementasi awal Januari 2028, meski bisa dipercepat jika terjadi provokasi militer.
Langkah STC ini memunculkan dualisme kepemimpinan nyata antara PLC dan pemerintahan transisi selatan. Dengan pengambilalihan institusi vital dan pengumuman masa transisi, otoritas PLC di wilayah selatan praktis melemah. Namun STC menegaskan bahwa kemerdekaan bertahap akan menciptakan mitra regional yang lebih stabil dan bertanggung jawab, menghindari kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan kelompok teroris.
Dialog tetap dibuka bagi semua komponen politik, utara maupun selatan, dengan penekanan pada hak menentukan nasib sendiri sebagai syarat negosiasi. Upaya normalisasi di Aden sebagai ibu kota sementara juga terus dijalankan, menunjukkan kesiapan STC dalam mengelola keamanan dan ekonomi. Dukungan elit lokal dan aksi massa di berbagai provinsi selatan memperkuat legitimasi langkah ini.
Tantangan besar menanti dalam diplomasi internasional, karena pengakuan kedaulatan selatan menjadi syarat penting. STC harus meyakinkan negara tetangga dan organisasi global bahwa kemerdekaan selatan tidak mengganggu jalur pelayaran Laut Merah dan Teluk Aden. Struktur pemerintahan transisi juga dirancang inklusif agar internal selatan tetap bersatu menghadapi tekanan eksternal.
Masa dua tahun dianggap cukup untuk membangun fondasi hukum dan administrasi yang kuat, termasuk penataan sistem hukum, keamanan, dan tata kelola ekonomi. Situasi lapangan masih kondusif meski ketegangan meningkat di level nasional, sementara masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengawasan perbatasan dan objek vital diperketat oleh pasukan STC.
Langkah STC diprediksi akan mengubah peta negosiasi perdamaian Yaman yang dimediasi PBB, menjadikan isu kemerdekaan selatan agenda utama dengan batas waktu jelas. Keberhasilan masa transisi sangat bergantung pada konsistensi STC dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Deklarasi ini menandai babak baru dalam sejarah perjuangan rakyat Yaman Selatan, sementara dunia menunggu respons pemerintah pusat dan koalisi regional terhadap langkah berani Aden ini.
Tidak ada komentar
Posting Komentar